UUD 1945 Pasal 4: Empat Asas Dasar Pembentukan Undang-Undang

 

Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah landasan bagi pembentukan undang-undang di Indonesia. Pasal ini menguraikan empat asas dasar yang menjadi panduan dalam proses legislasi. Artikel ini akan menjelaskan makna dan implikasi dari Pasal 4 UUD 1945.

Teks Pasal 4 UUD 1945:

"Pemerintahan yang dipimpin oleh hukum dan berdasarkan atas kekuasaan yang diserahkan oleh rakyat."

Makna dan Signifikansi Pasal 4:

Pemerintahan yang Dipimpin oleh Hukum: Pasal 4 menegaskan prinsip bahwa pemerintahan di Indonesia harus tunduk pada hukum. Ini berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Kekuasaan yang Diserahkan oleh Rakyat: Pasal 4 menekankan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat. Prinsip ini mencerminkan esensi demokrasi, di mana pemerintahan didasarkan pada mandat dan kepercayaan rakyat.

Pemerintahan yang Dipimpin oleh Hukum:

Supremasi Hukum: Pasal 4 menggarisbawahi supremasi hukum sebagai pondasi pemerintahan. Tidak ada satu pun entitas, termasuk pemerintah, yang berada di luar kendali hukum. Prinsip ini menjaga agar setiap tindakan pemerintah dapat diperiksa dan dinilai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan Hak Asasi Manusia: Pemerintahan yang dipimpin oleh hukum menciptakan lingkungan di mana hak asasi manusia diakui dan dilindungi. Setiap kebijakan atau tindakan pemerintah harus sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan.

Kekuasaan yang Diserahkan oleh Rakyat:

Demokrasi Representatif: Prinsip bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat menciptakan dasar bagi demokrasi representatif. Rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam proses demokratis, dan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.

Legitimasi Pemerintahan: Kekuasaan yang diserahkan oleh rakyat memberikan legitimasi pada pemerintah. Pemerintahan yang dipilih oleh rakyat memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Peran Undang-Undang dalam Sistem Hukum:

Ketentuan Lebih Lanjut: Meskipun Pasal 4 memberikan prinsip-prinsip umum, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan undang-undang diatur dengan Undang-Undang. Ini menciptakan fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap perubahan zaman dan tuntutan masyarakat.

Legislatif sebagai Wakil Rakyat: Sebagai asas dasar pembentukan undang-undang, Pasal 4 menempatkan peran legislatif sebagai wakil rakyat yang memainkan peran sentral dalam proses legislasi. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan undang-undang yang mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat.

Kesimpulan:

Pasal 4 UUD 1945 menyajikan prinsip-prinsip mendasar yang membimbing pembentukan undang-undang di Indonesia. Pemerintahan yang dipimpin oleh hukum dan berdasarkan atas kekuasaan yang diserahkan oleh rakyat menciptakan kerangka kerja demokratis dan hukum yang memastikan keadilan, kebebasan, dan representasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Sebagai pijakan bagi proses legislasi, Pasal 4 menciptakan fondasi yang kuat untuk sistem hukum dan pemerintahan yang demokratis di Indonesia.

Deskripsi : Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah landasan bagi pembentukan undang-undang di Indonesia. 
Keyword : pasal 4, uud 1945 dan uud 1945 pasal 4